Terpopuler: Pertemuan Sri Mulyani-Megawati di Tengah Tekanan Bansos, Faisal Basri Ajak Tom Lembong Tantang Luhut Debat Hilirisasi

Indochine-Autrement, Jakarta – Kabar terkini yang menyita perhatian media adalah pemberitaan pertemuan Sri Mulyani dan Megawati Soekarnoputri. Sri Mulyani bertemu dengan Direktur Eksekutif PDI Perjuangan dalam rangka desakan untuk memberikan tambahan dana dana masyarakat (Bansos).

Cerita lain yang banyak dibaca adalah tentang tanggapan Menteri Produksi Bahlil Lahadalia terhadap kritik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap bansos.

Lalu ada kabar Faisal Basri yang meminta Tom Lembong menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Keuangan Luhut Binsar Pandjaitan berdebat.

Lalu ada pernyataan Anies Baswedan yang mengkritik gagasan revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum berhasil dilaksanakan.

Berikutnya adalah pembahasan alasan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan perusahaannya memutuskan mengimpor kereta listrik kecepatan tinggi (KRL) dari China.

Berikut rangkuman lima pemberitaan Indochine-Autrement: Sri Mulyani Bertemu Megawati di Tengah Desakan Jokowi Tuntut Kesejahteraan, Begini Penjelasannya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pengunduran diri dari pemerintah dan tekanan anggaran penyediaan bantuan masyarakat (Bansos) pada tahun 2024. Sekjen ( Sekjen) Republik Indonesia. Partai Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan SMI – konferensi informasi bersama Megawati.

Menurut Hasto, pertemuan itu selalu dilakukan mengingat kapasitas Megawati sebagai Ketua Komite Eksekutif Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Sri Mulyani yang merupakan Ketua Ex-officio Komite Eksekutif. Selain itu, kata Hasto, pertemuan tersebut juga membahas mengenai keadaan bangsa dan negara.

“Tentu kita juga membicarakan situasi nasional dan kenegaraan, membicarakan masalah keuangan. Itu penting,” ujarnya.

Hasto enggan menjelaskan lebih detail pembicaraan Megawati dan Sri Mulyani. Namun, dia memastikan mereka melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Ya, saat ini sedang diupayakan pemanfaatan Bansos (bantuan masyarakat) untuk kepentingan pemilu, hingga anggaran masing-masing departemen dipotong 5 persen untuk kepentingan pemilu. Kita harus melihat kepentingan besar negara, katanya. .

Sri Mulyani disebut menolak alokasi BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan karena akan membebani anggaran pemerintah. Dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, sumber Tempo menyebut Sri Mulyani mendapat tekanan dari Jokowi untuk menyalurkan anggaran pemerintah untuk bantuan sosial. Rekannya, Sri Mulyani, mengatakan pembahasan penyaluran bansos semakin dipercepat setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia akhirnya mencalonkan diri. . bersama denganPrabowo Subianto.

Diberitakan juga pada bulan lalu, Jokowi meminta Sri Mulyani mengatur bantuan sosial El Nino sebesar Rp500 ribu per bulan per KPM. Namun Sri Mulyani protes karena hal itu akan membebani keuangan pemerintah. Pada akhirnya disepakati besaran bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Cerita lengkapnya bisa dibaca di sini.

Berikutnya: Bahlil Tanggapi Kritik Ahok Soal Politisasi Bansos…

Lanjutkan membaca

Cak Imin Bilang Hilirisasi Jokowi Ugal-ugalan, Luhut: Kalau Mau Ketemu, Ayo!

Indochine-Autrement, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pertama, Luhut menanggapi pembahasan pajak sepeda motor berbahan bakar bensin. Luhut mengatakan diskusi ini dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta penonton tidak terburu-buru berasumsi apa pun. Akibat bias tersebut, kata Luhut, seringkali masyarakat melontarkan komentar negatif tanpa mengetahui latar belakangnya.

“Seperti yang mereka bilang (hilir) nekat, ke sana lihat. Kalau Muhaimin mau ketemu, datang! Dia punya nomor telepon saya, telepon saya kapan saja,” kata Luhut saat ditemui di Kementerian Koordinator Kementerian Kelautan dan Perikanan. . , Jakarta Pusat pada hari Jumat 26 Januari 2024.

Luhut pun menilai pernyataan Cak Imin soal kebijakan hilirisasi nekat Presiden Jokowi tidak benar. Ia bahkan membaca kolom komentar warganet, termasuk warga Morowal, Sulawesi Tengah, tempat tambang nikel itu berada.

“Mereka bilang kami menikmati aliran ini,” kata Luhut.

Dalam video yang sebelumnya diunggah di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Luhut mengungkapkan keinginannya mengajak Muhaim ke Teluk Iskandar Weda dan Morowali untuk melihat hilirisasi nikel.

Melihat berarti mempercayai masyarakat, bukan berbohong, kata Luhut, Rabu, 24 Januari 2024.

Menurut Luhut, ucapan Cak Imin itu semacam pembohongan kepada masyarakat. “Anda berbohong kepada publik dengan memberikan informasi seperti ini.”

Sementara itu, pernyataan Cak Imin yang menyoroti Luhut disampaikan dalam debat cawapres pada Minggu malam, 21 Januari 2024. Saat itu, Cak Imin menyebut pemerintahan Jokowi melakukan penambangan di hilir dan perusahaan tambang sembarangan.

Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Kecuali Cak Imin yang mengatakan ada kecelakaan kerja dan adanya permasalahan pada posisi dominan TKA akibat ugal-ugalan.

AMELIA RAHIMA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Luhut Cs vs Tom Lembong Jadi Perbincangan Hangat, Ini 8 Negara dengan Cadangan Nikel Terbesar di Dunia

Pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun. Baca selengkapnya

Berita Terkini: Tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyalahgunaan THR, gaji Ketua KPU yang tidak etis, diterima Gibran. Baca selengkapnya

KontraS membantah menjadi organisasi yang menuntut Presiden Jokowi dituntut. Tapi ceritanya sangat masuk akal. Baca selengkapnya

Pimpinan KPK periode 2003-2019 menuntut pesan moral kepada Presiden Jokowi dan seluruh pejabat penyelenggara negara untuk menerapkan lima praktik tersebut. Baca selengkapnya

Ray Rangkuti meminta Komisi III DPR segera memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait intimidasi di kampus. Baca selengkapnya

Ganjar dan Mahfud berjanji akan menaati hukum dan keadilan serta setia kepada rakyat. Baca selengkapnya

Delpedro Marhaen mengumumkan Lokataru dan koalisi melaporkan dugaan intimidasi di Universitas Trilogi, di mana sekelompok preman melarang demonstrasi. Baca selengkapnya

“Kami pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2019 meminta pesan moral kepada Presiden dan seluruh kepala pemerintahan untuk melaksanakan lima tindakan tersebut,” Basaria. Baca selengkapnya

Petisi mulia ini ditandatangani oleh 80 orang yang terdiri dari ulama, seniman, dan aktivis pro demokrasi asal Malang. Baca selengkapnya

Berikut rangkaian peristiwa relawan Jokowi melaporkan artis Butet Kartaredjasa ke Polda DIY. Apa akhir dari rangkaian acara ini? Baca selengkapnya